Indramayu, Pembauran Rakyat-Masyarakat Penerima
Sertifikat Tanah dari Program Nasional Agraria ( Prona ) Desa Terisi Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu menuntut “Kalau
memang Program Sertifikat ini Gartis , kami warga yang sudah terlanjur membayar
mengharapkan uang itu harus segera dikembalikan, pengembalian uang itu
tidak 100% semuanya juga tidak apa-apa, karena kami menyadari untuk
memproses sertifikat ini tentu butuh biaya konsumsi dan transportasi petugas”, ujar
salah seorang warga desa setempat. Program Prona tersebut memang rawan
penyimpangan terutama menyangkut keuangan. Padahal, Program Prona sebenarnya
g“Seperti yang kami dapatkan dari hasil investigasi kami di Desa
Rajasinga, ternyata ada indikasi kuat adanya penyimpangan yang sangat
signifikan menyangkut pembiayaan proses sertifikat masal tersebut",
tandas warga yang enggan di sebutkan jatidirinya.
Translate
Minggu, 07 April 2013
Dinkes Temukan Ribuan Kartu Jamkesmas Tidak Bertuan, RSUD Sumedang Siap Layani Pasien Miskin
Dr.H. Hilman, Dirut RSUD Sumedang |
Sumedang,
Pemrat-Kesehatan merupakan sesuatu yang tidak bisa di ukur dengan materi,maka boleh
di bilang kesehatan merupakan sesuatu yang “mahal” harganya. Terkait dengan
kesehatan pemerintah sudah sejak lama menggulirkan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).
Di
Kabubaten Sumedang pemegang kartu jamkesmas jumlahnya mencapai Ribuan. Namun
tidak semuanya bertuan alias bodong oleh sebab itu dinas kesehatan sudah
melaporkan terkait hal tersebut kepada kementrian, ucap Kepala Dinas Kesehatan
Retno Ernawati baru lalu.
Di temui di tempat terpisah direktur RSUD
Kabupaten Sumedang H. Hilman mengatakan, memang betul pada akhir Maret 2013
kartu Jamkesmas lama sudah habis masa berlakunya dan akan di ganti dengan kartu
jamkesmas yang baru yang berlaku mulai tanggal 1 April 2013.
Penerima Tunjangan Profesional Guru, Masyarakat Harus Ikut Mengawasi
Dede Subarna |
Sumedang,Pemrat.
Beberapa tahun lalu telah pemerintah telah
mencanangkan sertifikasi bagi para pendidik dan hingga kini program tersebut
masih bergulir, tujuannya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di
Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan bagi para pendidik kemudian untuk
menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran,meningkatkan proses dan
mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru serta meningkatkan profesionalisme.
Namun apakah tujuan pemerintah telah terwujud,setelah beberapa tahun telah
bergulir dan apakah kesejahteran yang telah di berikan pemerintah kepada para pendidik
yang telah di sertifikasi yang berarti para pendidik telah layak di sebut
profesional sebagai agen pembelajaran?
Menurut Dede Subarna Kasie Mutendik dinas
pendidikan Kabupaten Sumedang baru lalu mengatakan, mau tidak mau para pendidik
harus mau danmampu mengikuti program sertifikasi dari pemerintah yang telah di
canangkan sekitar tahun 2006 jika ingin di diakui sebagai pendidik yang
profesional yang tujuannya membantu pemerintah demi untuk meningkatkan kualitas
mutu pendidikan di Indonesia”ungkapnya
Anggaran Pemda Minim, O2SN Comot Duit BOS
Unep Hidayat, Kabid Dikdas |
Ditambahkannya hal itu dilakukan karena
minimnya dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membiayai
kegiatan tersebut. Menurut info yang di himpun koran ini bantuan dana dari
Pemerintah Daerah (PEMDA) Sumedang sendiri sekitar 600 Juta. Untuk memenuhi
kekurangan biaya kegiatan tersebut ,pihak sekolah mengambil dana dari duit BOS.
Ribuan siswa yang bersekolah di kabupaten sumedang harus menanggung biaya
bembayaran untuk kegiatan tersebut lewat dana BOS,
Bantuan Sapi di Desa Karedok Diduga Hilang di Kandang, Dinas Peterpan ‘Cucitangan’
Sumedang,PemRat. Lagi lagi bantuan dari
pemerintah yang diduga tidak di manfaatkan dengan semaksimal mungkin, oleh
oknum kelompok yang mendapatkan bantuan sapi. Di diduga sapi hasil bantuan dari
pemerintah tersebut seakan tidak jelas keberlanjutannya bagaikan ditelan bumi.
Sekitar Tahun 2008 Desa Karedok Kecamatan Jatigede memperoleh bantuan untuk
kelompok, berupa Sapi sebanyak Enam ekor. Namun seiring dengan berjalannya
waktu, bantuan dari pemerintah ke kelompok tersebut seolah jalan di tempat
alias kurang berkembang dan diduga sebagian sapi ada yang hilang. Menurut
sumber koran ini yang namanya enggan di korankan mengatakan bahwa bantuan Enam
ekor sapi tersebut beranggotakan sekitar Enam puluh orang, jadi satu sapi untuk
Sepuluh orang. “ baheula nu di jadikeun
kandang sapi sala sahijina di tempat abdi, ngan ayeuna teuing saha nu ngingu
sapi jeung nu ngurusna”,ujarnya.Di tempat terpisah kepala dinas Peternakan
dan Perikan (Peterpan) Kabupaten Sumedang Ade Guntara kepada koran ini
mengatakan, memang saya akui bahwa bantuan dari pemerintah kepada kelompok
terkadang tidak di maksimalkan dengan baik oleh oknum kelompok tersebut,
makanya saya meminta bantuan informasi kepada seluruh elemen masyarakat, walau
sekecil apapun informasinya terutama terkait kelompok yang telah memperoleh
bantuan ternak supaya kami dari pihak dinas bisa langsung terjun ke lokasi,
karena masyarakat dalam hal pengawasan lebih leluasa untuk mengawasi, sedangkan
dari dinas memang masih terbatas petugasnya,”terangnya
KOPTAN Tebu Desa Marongge Dapat Bantuan Ratusan Juta, Siapa Untung Siapa ‘Buntung’?
Sumedang,
Pemrat,- Kehidupan petani pada saat ini masih banyak
yang belum begitu beruntung di bandingkan dengan kebanyakan para tengkulak .
Keuntungan yang di dapatkan para petani sangat minim atau bahkan kadang mereka
mengalami kerugian akibat gagal panen. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya faktor Sumber daya manusia (SDM) para petani kemudian dalam
hal segi pemasaran. Pemerintah saat ini masih belum seutuhnya bisa memberikan
solusi serta menfasilitasi persoalan tersebut. Hal tersebut yang kadang membuat
para petani bukannya mendapatkan keuntungan dari hasil pertaniannya sesuai
dengan harapan melainkan kerugian yang di dapatnya.
Don Hengkang Endang Datang, Masyarakat Tunggu Realisasi Janji Hes-Hade
H. Endang Sukandar |
Sumedang,
PemRat,- Peraturan yang tidak memperbolehkannya
pemimpin seperti Bupati menjabat Tiga priode berturut-turut membuat Bupati
Sumedang Don Murdono harus rela hengkang dari ‘kursi’ kebesarannya sebagai
seorang Bupati karena sudah menjabat Dua
priode memimpin . Sekitar bulan Juni -Juli 2013 Bupati Sumedang Don Murdono
harus hengkang dari kursi jabatan Bupati karena masa jabatannya habis. Pada
tanggal 4 Maret 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang menetapkanpasangan H.
Endang Sukandar H. Ade Irawan (HES HADE) sebagai pemenang dalam kancah
pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 24/2/2013 baru lalu.
Mereka mengungguli Tujuh calon Bupati dan Wakil bupati dengan keunggulan
mencapai mencapai 37 persen lebih. Dengan demikian pemilukada di Kabupaten
Sumedang di laksanakan hanya dalam satu putaran saja.
Melihat hasil keputusan KPU kemenangan
pasangan HES- HADE yang mencapai 37 persen lebih, merupakan salahsatu bukti
betapa mayoritas penduduk Sumedang telah
mendukung dan memilih serta mempercayakan tampu kepimimpinan Bupati dan wakil Bupati Sumedang kepada pasangan
tersebut sangat tinggi, mengingat ada Tujuh cabub dan wabup yang gugur dan
tersingkir dalam kancah pemilukada tersebut. Masyarakat yang melaksanakan hak
pilihnya mencapai 78 persen sedang sekitar 22 persennya GOLPUT.
PR Tata Kota Pemkab Sumedang, ‘Tenda Biru’, Noktah Italy of The East’
Sumedang
PemRat-Dahulu
kawasan kota Sumedang terkenal kota buludru merupakan objek wisata dengan
pemandangan yang sangat menarik bahkan memiliki Sumedang “Italy of the East”.
Hamparan jalan yang bebas sampah dan berkelok serta rindangnya pohon disisi
jalan dengan udara sejuk segar mengundang suasana romantis. Itulah kota
Sumedang “tempo doeloe” ibarat gadis belia nan cantik jelita ceria segar penuh
pesona dengan daya tarik eksotis, namun kini gadis cantik itu tak mampu
mempertahankan kecantikan serta daya tariknya sehingga panorama kota buludru
kini tinggal kenangan, saat ini hanya didapati jalan penuh sesak dengan
kemacetan, titik titik keindahan kota Sumedang seakan menjadi ajang perebutan
arogansi kemakmuran dan peta pergulatan para pendulang uang dan pengais rezeki,
menjamurnya “ tenda biru” sepanjang trotoar perlu penertiban yang bijak,
haruskah kebutuhan hidup merenjggut kedamaian tanah yang indah ini. Fenomena
berjejernya “tenda biru” sepanjang jalan di kabupaten Sumedang adalah lambang
pergulatan manusia mencari rezeki guna mempertahankan hidup, namun tak disadari
menjadi suatu permasalahan terkai ketertiban dan keindahan serta kenyamanan,
bahkan di kawasan pasar Sandang
Subsidi BBM, “Plat Merah” dan “Muka Merah”
Nakal, Plat Merah ngotot antri BBM Bersubsidi |
Minggu, 24 Maret 2013
Prahara Ranting Senja Di Kolam Raksasa, Belasan Kades Dan FK OTD Jatigede Bersatu Sepakat Hentikan Jatigede
Bendungan Jatigede, Meski hampir rampung, masih sisakan banyak masalah |
ANALISA KREDIT TIDAK PROFESIONAL DIDUGA PENYEBAB TERTUNGGAKNYA FASILITAS KREDIT
Kab.Bandung-PemRat
- Debt colector dan sita jaminan merupakan hal paling menakutkan bagi debitur
yang fasilitas kreditnya dalam kondisi tertunggak namun hal tersebut harus
dihadapi sebagai konsekuensi atas apa yang telah diterima serta dinikmatinya.
Bank
beranggapan,debitur nakal tidak menepati perjanjian sehingga perlu mengambil
tindakan tegas.
Sementara
tidak semua peristiwa tertunggaknya fasilitas kredit disebabkan ulah debitur
nakal,kadang terjadi karena faktor lain seperti menurunnya usaha
debitur,ditimpa musibah atau bahkan bisa disebabkan adanya Konspirasi di
bank itu sendiri dengan maksud untuk menguasai asset debitur sehingga
fasilitas kredit diberikan kepada debitur yang secara kafabilitas tidak layak
mendapatkanya.
Apabila
tim analisis kredit menjunjung profesionalitas dalam menganalisa kelayakan satu
permohonan kredit,dipastikan terjadinya resiko kredit dapat dihindari sehingga
bank tidak pernah akan menurunkan debt colector apalagi sita
jaminan,dipastikan tidak akan pernah terjadi.Apakah Bank Indonesia sebagai
pengawas seluruh Bank di seantero negeri ini akan menutup mata dan
telinga,membiarkan semua itu terjadi ?!
Senin, 18 Maret 2013
Potret Buram Buruh Negeri Ini
Kabupaten Bandung-PmRat.-Aksi unjuk rasa kaum buruh di
penghujung tahun 2012 lalu dengan agenda tuntutan dihapuskannya outsoursing dan
menolak upah murah perlu segera diakomodir oleh Pemerintah dengan
cermat,cepat,tepat dan bijak tanpa ada pihak-pihak yang dikorbankan mengingat
di dalamnya terdapat 2 kepentingan berbeda.
Buruh berharap mendapat upah maksimal untuk menggapai
kehidupan layak sementara pengusaha berusaha menekan biaya produksi agar
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya,2 hal yang kontradiktif dan harus
segera dicarikan solusi agar sinergitas diantara keduanya dapat segera terwujud
sehingga simbiosis parasitisma dapat dihindari.
Namun ulah PT Sinar Buana EPP sulit dipercaya,salah satu
perusahaan rekanan PERTAMINA itu diduga telah membuat daftar fiktip Kepesertaan
Jamsostek buruhnya,kemanakah iuran Jamsotek mereka dari hasil pemotongan
upah dan tunjangan perusahaan?!
Lelang Jabatan Di Sumedang, Penawar Tertinggi Jadi Pemenang
Sumedang, PemRat- Lelang
biasanya biasanya lebih indentik dengan barang. Salah satu maksud dan tujuanya
ialah untuk memperoleh harga yang tinggi juga fantastis. Namun di zaman yang
semakin modern sekarang ini, bukan hanya barang yang bisa dilelang tapi Jabatan
bisa juga di lelang, seperti yang terjadi di kabupaten Sumedang. Siapa yang
berminat?
Beberapa
waktu lalu mungkin kita sempat mendengar
ketika Jokowi Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan melelang jabatan Camat dan
Lurah. Tapi tidak semua PNS bisa mengikuti lelang Camat dan lurah. Ada beberapa
kriteria yang harus di penuhi untuk bisa
mengikuti lelang tersebut seperti memiliki mental kepribadian yang baik, sehat
jasmani dan rohani serta memiliki nilai penunjang akademik kemudian
mengutarakan program-program yang akan dilaksanakan. Nah, di Kabupaten Sumedang juga tidak kalah serunya
dengan DKI Jakarta terkait tentang lelang jabatan. Namun sangat di sayangkan
lelang jabatan di kota tahu sepi peminat. Padahal kriteria yang di syaratkan
panitia tidaklah sesulit dan serumit seperti
yang di sebutkan tadi.
Program Pemerintah hanya untuk kalangan terdekat, Lintah Darat Berkedok Koperasi Hisap Darah Rakyat
Sumedang, PemRat-Lintah darat alias renternir yang berkedok koprasi simpan pinjam dengan bunga mencapai 30% (bunga-berbunga)
makin merajalela ‘mehisap darah rakyat’
.Operasinalisasi berkedok koperasi tersebut diiming imingi kemudahan pinjaman
uang dengan dalih modal usaha namun pada akhirnya menciptakan bencana tak
berkesudahan . Hal tersebut harusnya menjadi perhatian semua fihak, terutama
pemerintah yang menjadi sandaran masyarakat terkait kebijakan ekonomi dan
regulasi perbankan. Banyak yang telah menjadi korban keganasan lintah darat di Kabupaten Sumedang
. Seperti kejadian hingga gantung diri di
daerah Cicelot kecamatan Cimalaka akibat beban yang ditanggung karena terus
dikejar debt collector kasus lainnya penyegelan rumah oleh pihak renternir
akibat tak mampu bayar meski jaminan rumah tersebut jelas tidak berimbang dari
besar pinjamannya sehingga lebih terkesan perampasan hingga tidak sedikit timbulnya perceraian di rumah tangga akibat
disharmonisasi merupakan hal yang biasa.
Selasa, 05 Maret 2013
BKD Sumedang Lelet Tangani Karis Karsu !
Sumedang,PemRat-Kartu Istri (Karis) dan Kartu
Suami (Karsu) merupakan kartu istri dan kartu suami Pegawai Negri Sipil (PNS)
dalam arti pemegangnya adalah suami atau istri yang sah.Namun apabila suami istri
bercerai maka karis karsu tidak berlaku lagi, tapi apabila rujuk kembali maka
karis karsu berlaku kembali.
Kemudian kegunaannya karis karsu apabila
pensiun, baik istri maupun suami yang sah yang ada karis karsunya, yang berhak
mengambil pensiun. Dinilai dari kacamata orang yang masih waras otaknya betapa
pentingnya karis karsu tesebut. Namun apa jadinya kalau instansi yang mengurusi
karis karsu seperti Badan kepegawaian Daerah (BKD)lelet alias lamban. Yang
lebih memprihatinkan lagi apabila
instansi terkait menganak tirikan atau tidak memprioritaskan hal tersebut. Lalu
yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah mereka bekerja dengan sepenuh
hati, mengabdi kepada masyarakat yang telah menggaji mereka?
Penyelesaian OTD Jati Gede, DPRD Kab. Sumedang 'MANDUL”
Aksi Unjuk Rasa OTD Jatigede beberapa waktu lalu |
Selasa, 12 Februari 2013
Pencapaian Target ‘Dayeuh Luhur’ Lamban
Sumedang,PemRat-Kelengkapan
kebutuhan sarana dan prasarana oprasional kantor kecamatan dalam standar
minimal dari kepatutan perjalanan pemerintahan, dimana kecamatan adalah pusat
pemerintahan dari desa-desa penyokongnya. Artinya jangan sampai terjadi
kualitas daya dukung kecamatan tidak lebih baik dari desa. Sementara teriakan
dan pengajuan terus dilakukan, namun realisasi tak kunjung tiba, tak ayal lagi
hal ini akan membuat masyarakat bosan dan putus asa, sehingga dari semangat
besar yang timbul justru rasa ketidak percayaan yang timbul akibat kurang cepat
tanggapnya pemerintah.
Kecamatan ganeas sudah berdiri
sejak beberapa tahun kebelakang, namun hingga saat ini alun-alun kecamatan
sebagai sarana pelengkap dasar pemerintah belum punya, dimana biasanya diruang
inilah event-event kegiatan terutama yang melibatkan masyarakat, mulai dari
kegiatan upacara hingga pentas seni dilakukan disini, mulai dari bisnis dan
hiburan terjadi diarea ini, dan dialun-alun juga biasanya menjadi simbul atau
ciri dari kecamatan dan desa-desa penyokongnya, dan hampir bisa dipastikan
antara kecamatan-kecamatan yang ada selalu berbeda bentuk budaya atau kebiasaan
masyarakatnya.
Tragedi Waduk Jatigede, BARA API DIAMBANG BATAS AKHIR
Sumedang, PemRat-Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini
mulai dihinggapi mosi tidak percaya dan meragukan pada kinerja pemerintah. Mosi
ini lahir berangkat dengan berulang kali masyarakat merasa dibodohi oleh
janji-janji politik yang diumbar para politisi dan buruknya kinerja pemerintah.
Sehingga suara suara sumbang selalu terdengar apabila rencana disosialisasikan,
ironis. Tak ayal lagi kadang terjadi perlawanan dan lontaran-lontaran
pernyataan pedas dari rakyat pada siapapun wakil pemerintah yang ada didepan,
juga pada wakil rakyat, apalagi pada mereka yang biasa mencla mencle alias
plinplan dan tidak konsekuen pada komitment, menyedihkan, mau jadi apa Negara
ini, kalau rakyat terus disakiti.
Tragisnya Nasib “Sobari” Meregang nyawa di Tambang Pasir
Majalengka,
PemRat-Sabtu, 02 Februari 2013. Sekitar pukul 16.30 WIB Penambang pasir Sobari
bin Hada (42) asal Blok Sabtu RT 06 RW 02 Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh
Kabupaten Majalengka. Sobari bekerja dengan ke tiga rekannya menyedot pasir
dengan perahu ponton di Sungai Cimanuk Blok Kuda Mati Desa Sukawana Kecamatan
Kertajati Kabupaten Majalengka.
Korban yang
berada di belakang perahu ponton yang sedang menyedot pasir tiba-tiba
terpeleset dan tenggelam, ketiga kawan korban tidak mengetahui korban tenggelam
karena sibuk dengan memindahkan pasir dari ponton ke perahu. Korban di ketahui
tenggelam oleh salah satu rekannya Cece
bin Raswan (40) asal Desa Biyawak RT 06 RW 02 Kecamatan Jatitujuh Kabupaten
Majalengka, disaat cece menengok kebelakang dan hanya melihat lambayan tangan
korban. Ketiga kawan korban cece (40) asal Desa Biyawak RT 06 RW 02 Kecamatan
Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Wardana (40) asal Blok Senin RT 02 RW 02 Desa
Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Waski Blok Bojong Seler
Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.
TIPIKOR MABES POLRI ”TAK PUNYA NYALI” BERANGUS PARA KORUPTOR DITUBUH PEMKAB SUMEDANG
Sumedang,PemRat-Dalam kurun
waktu beberapa bulan terakhir ini, peran institusi Markas Besar Polri begitu
melekat dihati masyarakat Kabupaten Sumedang. Pasalnya gerakan yamg dilakukan
dalam menjalankan tugasnya memberangus para koruptor yang hinggap ditubuh
pelaksana negera di Kabupaten Sumedang mendapat acungan jempol. Seperti halnya
saat menangkap dan menjebloskan Sekda Sumedang “Atje Arifin Abdulah” beserta
salah satu stafnya yang terlibat dalam
pengadaan lahan untuk pasar hewan Haur Gombong.
Namun kendati demikian,
masyarakat Sumedang masih mempertanyakan kinerja dan peran Tipikor Mabes Polri
dalam menggaruk para koruptor lainnya, untuk dijebloskan ke penjara mengikuti
jejak sang Sekda. Seperti yang dilontarkan beberapa kalangan komunitas
masyarakat hampir senada mengatakan, bahwa pemerintahan di Kabupaten Sumedang
harus bebas dari para oknum pejabat Sontoloyo yang suka korup.
Selasa, 05 Februari 2013
TK Bhakti Pertiwi Situraja Ambruk, Dinas Terkait Buta dan Budek
Situraja,Perak
Sungguh luar biasa dan patut acungkan jempol melihat kenyataan
yang ada, bahwa keberadaan bangunan sekolah Taman kanak-kanak Bhakti Pertiwi yang
terletak di pusat Ibu Kota Kecamatan Situraja ambruk dan dibiarkan begitu saja.
Padahal menurut catatan yang ada, bangunan TK tersebut sudah beberapa bulan
ambruk akibat rapuhnya balok tiang penyangga yang sudah puluhan tahun dimakan
usia.
Kini nasib anak-anak negeri mulai tersingkir seolah-olah terukir
dalam reruntuhan balok kayu yang rapuh tertuliskan “ Kapan kami akan belajar
dan bermain diantara dinding beton yang kokoh dihiasi beraneka ragam gambar
serta arena bermain.” Jelas dan tak dapat dipungkiri, melihat fenomena itu sungguh
sangat menyakitkan kita semua, karena mereka anak-anak penerus negeri ini dalam
menempuh jenjang pendidikan harus kandas ditelan waktu yang sombong.
Ironis, Ferra Mosa 'Talent' Kota Tahu, Berlaga di KDI Star Wakili Babel
Sumedang, Perak
Ferra Mosa (19), nama yang bagi penikmat musik dangdut
mungkin sudah tak asing lagi, karena kiprahnya didunia musik tersebut sudah tak
usah diragukan. Kalau kita simak,
berderet eprestasi yang pernah dikantonginya dari sejak SD hingga
even-even besar yang bergengsi, gelar juara sudah menjadi langganan bagi gadis
cantik asal Tanjungkerta, Sumedang tersebut.
Semasa SMP, misalnya, ia berhasil menggondol juara
ke-1 Festival Dangdut berturu turut dua kali di tahun 2008, kemudian tahun 2010
dalam Viva Dangdut Mania TPI, ia masuk
dalam dua besar, KDI Star hingga gerbang dan pada Tarung Dangdut MNC tahun
2011, ia berhasil raih Juara Pertama.
“Sebenarnya masih banyak lagi prestasi yang saya raih,
seperti belum lama ini menjadi juara pertama dalam Festival Musik Dangdut yang
diselenggarakan dalam rangka Milad Kota Bandung tahun 2012 lalu. Kalau waktu
mengikuti KDI Star, tahun 2010 lalu, saya sedikit kecewa karena terpaksa harus
berlaga mewakili Bangka Belitung, karena kurang dukungan SMS, saya terhenti di
Gerbang,” ungkap Ferra dengan lemah, terlihat sedikit rasa kecewa yang
tercermin dari riak mukanya selintas ketika wawancara eksklusif di salah satu
Mall di Sumedang.
Pembangunan Poned Jatinunggal Asal-asalan
Sumedang, Perak
Tak ayal lagi, Kesehatan
merupakan hal terpenting bagi semua mahluk hidup khususnya manusia, sulit untuk
siap dalam tugas, peningkatan kinerja dan mencapai kebutuhan sempurna tanpa
didukung oleh kesehatan yang baik, baik itu sehat lahir maupun batin. Kesehatan
sangat berpengaruh pada konsentrasi kerja, artinya percepatan dan nilai
kegiatan serta hasilnya tergantung dari energy pendukungnya, dan yang
terpenting kesehatan bukan hanya hak orang kota saja, tapi juga hak setiap
warga Negara diseluruh Indonesia, dari kota hingga pelosok pedesaan.
Oleh karena itu pemerintah pusat
melalui tingkat propinsi maupun kabupaten/kota meluncurkan program peningkatan
kesehatan melalui program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan ditingkat
kecamatan, dengan harapan dengan adanya pasilitas kesehatan yang letaknya tidak
jauh dari ruang hidup masyarakat diharapkan adanya kemudahan bagi setiap warga
Negara dalam menikmati haknya untuk menerima pemerataan pembangunan dan
peningkatan kenyamanan dalam bernegara. PONED yang isinya pembangunan sebagai
fasilitas kesehatan baru berupa pendirian gedung, sarana dan prasarana baru
bagi puskesmas agar dapat dicapai peningkatan pelayanan yang lebih memadai.
PNS Kabupaten Purwakarta Terlantarkan Keluarga
Sumedang,
Perak,
Pelatihan
atau DIKLAT memang membutuhkan dana dan biaya, apa lagi kegiatan tesebut
dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang jaraknya cukup jauh dari
Kabupaten Sumedang. Tapi yang menjadi pertanyaan di berbagai kalangan
masyarakat, apakah diperbolehkan biaya tersebut menggunakan Dana Alokasi Desa
(AD) ? , mengingat masih banyak perangkat desa yang membutukan dana tersebut
untuk berbagai keperluan.
Beberapa
waktu lalu, sebanyak Seratus Empat Puluh Tiga Kepala Desa pergi ke Daerah Istimewa
Yogjakarta untuk melakukan Pelatihan atau Diklat dengan biaya dari ADD sebesar
2 Juta per-kepala desa. Kegitan tersebut menurut ketua Asosiasi Pemerintahan
Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang, Didi S ketika di
hubungi melalui telepon selularnya mangatakan, “Kegiatan tersebut dilaksanakan selama
tiga hari dua malam. Pada intinya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan
keprofesionalan dalam membuat RPJMDES, “ungkapnya.
Para Kades ke DIY Comot Duit ADD, Diklat atau Pelesiran ?
Sumedang,
Perak,
Pelatihan
atau DIKLAT memang membutuhkan dana dan biaya, apa lagi kegiatan tesebut
dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang jaraknya cukup jauh dari
Kabupaten Sumedang. Tapi yang menjadi pertanyaan di berbagai kalangan
masyarakat, apakah diperbolehkan biaya tersebut menggunakan Dana Alokasi Desa
(AD) ? , mengingat masih banyak perangkat desa yang membutukan dana tersebut
untuk berbagai keperluan.
Beberapa
waktu lalu, sebanyak Seratus Empat Puluh Tiga Kepala Desa pergi ke Daerah Istimewa
Yogjakarta untuk melakukan Pelatihan atau Diklat dengan biaya dari ADD sebesar
2 Juta per-kepala desa. Kegitan tersebut menurut ketua Asosiasi Pemerintahan
Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang, Didi S ketika di
hubungi melalui telepon selularnya mangatakan, “Kegiatan tersebut dilaksanakan selama
tiga hari dua malam. Pada intinya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan
keprofesionalan dalam membuat RPJMDES, “ungkapnya.
Tes Urine Narkoba Pejabat Sumedang
Sumedang,
Perak,
Menurut banyak orang yang sudah berpengalaman di
bidang penetlarisir uriene atau air kencing,
Air Kelapa di yakini bisa menyulap alias menegatifkan hasil positif atau menetlarisir hasil tes urine di labolatorium. Beberapa
waktu lalu Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urin di instansi-instansi pemerintah Kabupaten
Sumedang dan ternyata hasil dari
tes urin dari ratusan pejabat Sumedang
tersebut ternyata hasilnya sangat memuaskan yaitu, Negatif. Hal itu
diperkuat oleh kepala BNN Jawa Barat. Seperti dilansir beberapa media, Sungguh
hal tersebut merupakan suatu yang sangat istimewa dan luar biasa. Betapa
hebatnya para pejabat Sumedang. Dan hal itu kita patut mengacungkan jempol
kepada staf-stafnya Bupati Don Murdono
yang tidak sampai bikin malu
Sumedang dengan tersandung kasus narkoba
seperti Kabupaten dan kota lain yang ada
di Indonesia.
GURU WAJIB DITIRU, BUKANYA DITIPU
Kemarin lalu kembali Sumedang
bergoyang tat kala ratusan guru yang tersebar dipelbagai daerah di Sumedang
mendatangi gedung DPRD Kab. Sumedang. Dalam orasinya pasukan Umar Bakrie itu meminta
hak-nya yang selama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini terasa disumbat mulai
dari tunjangan profesi hingga yang lainya.
Jelas dan tak ayal lagi, fenomena
tersebut sangat memalukan kita semua. Apa sebab demikian, menurut keterangan
yang dihimpun Koran ini, para guru sudah berasa kesal akibat managemen Pemda
Sumedang khususnya pada Dinas Pendidikan seolah-olah tidak profesional dalam pelayanan
terhadap para guru, sehingga haknya banyak yang dikebiri.
Langganan:
Postingan (Atom)