Sumedang, PemRat-Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini
mulai dihinggapi mosi tidak percaya dan meragukan pada kinerja pemerintah. Mosi
ini lahir berangkat dengan berulang kali masyarakat merasa dibodohi oleh
janji-janji politik yang diumbar para politisi dan buruknya kinerja pemerintah.
Sehingga suara suara sumbang selalu terdengar apabila rencana disosialisasikan,
ironis. Tak ayal lagi kadang terjadi perlawanan dan lontaran-lontaran
pernyataan pedas dari rakyat pada siapapun wakil pemerintah yang ada didepan,
juga pada wakil rakyat, apalagi pada mereka yang biasa mencla mencle alias
plinplan dan tidak konsekuen pada komitment, menyedihkan, mau jadi apa Negara
ini, kalau rakyat terus disakiti.
Rabu (6/2),
dikantor DPRD kabupaten Sumedang, masyarakat OTD rencana genangan waduk
jatigede dipimpin oleh beberapa tokoh pergerakan OTD, diantaranya : Jaya
Albanik, Ketua Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ) Kusnadi Candrawiguna,
Akang Kumis, Rancung dan lain-lain bersama ratusan masyarakat mengontrog dan
menggelar demo dengan orasi-orasi, selain orasi yang dilakukan oleh ketua FKRJ
juga dari wakil desa-desa rencana genangan. Didepan kantor DPRD Kusnadi katakan
dalam orasinya,”masyarakat sangat kecewa dengan lambannya pelaksanaan
penyelesaian dampak social, dan percuma adanya pergantian komposisi petugas pelaksana
apalagi hanya berganti nama dari Satgas menjadi Samsat namun hasilnya masih
nihil dan sangat mengecewakan, dan kami masyarakat tidak mau lagi mendengar
alasan apapun terkait dengan kebutuhan penyelesaian dampak social ini, selain
harus secepatnya diselesaikan,” tegasnya.
Sementara
didalam ruang rapat dewan terlihat duduk dikursi depan Ketua DPRD kabupaten
Sumedang Yaya Widarya dan 2 orang yang mewakili Badan Pertanahan Nasional
(BPN). Lontaran pernyataan dan pertanyaan terdengar memekakan telinga, seakan
berangkat dari kemarahan dan kesedihan yang dalam sehingga setiap masyarakat
selalu bicara keras dengan mata melotot. Wakil desa padajaya Fadil
katakana,”kami masyarakat merasa dibohongin terus oleh pemerintah, sangat aneh
kalau BPN bilang bahwa tidak menganggap syah hasil Pelepasan Hak (PH) ini
(sambil menunjukan selembar kertas berwarna putih) padahal selain petugas yang
lain, kami lihat ada petugas berpakaian warna abu-abu diantara yang lain, dan
mereka adalah pemerintah, artinya kerja mereka pasti berdasarkan Surat Perintah
atasannya masing-masing dan ini menggunakan anggaran pemerintah, kalau tidak
syah artinya mereka semua korupsi waktu dan uang Negara dong, dan yang mana
yang syah sehingga BPN mau tanda tangan,” tegasnya diiringi teriakan dan sorakan
masyarakat.
Sementara
Jaya Albanik mengatakan,”kami masyarakat sudah tidak mau lagi mendengar janji
namun langkah pasti dari pemerintah, keinginan kami saat ini dimana 3 minggu
sudah menyampaikan persoalan pada DPRD baru hari ini ada jadwal, namun DPRD
tetap belum bisa menghadirkan yang terkait hari ini, ini mengecewakan.
Seharusnya didepan kami hadir Satuan Kerja Waduk Jatigede (Satker), Samsat, dan
Panitia Pembebasan Tanah (P2T) selain hanya ketua DPRD dan 2 orang wakil ketua
BPN, kenapa apa masyarakat sudah tidak dianggap penting lagi,” ujarnya. “
Ketua DPRD
Yaya W mengatakan,”kami bersepakat dengan masyarakat bahwa tidak ada
penggenangan sebelum selesai segala persoalan dampak sosial selesai, dan
apabila pemerintah memaksa maka saya akan paling depan bersama masyarakat
melakukan perlawanan,” tegasnya.
Ditemui
selesai dialog, Anggota DPRD wilayah 4 Aef mengatakan,”saya kadang bingung
dengan langkah pemerintah, dan kasian masyarakat kalau tidak ada kepastian
seperti ini. Dan terus terang untuk upaya penyelesaian dampak sosial waduk
jatigede anggota dewan juga tidak kompak, bahkan ada yang biasa-biasa saja,
seharusnya hal ini menjadi sekala prioritas yang menjadi perjuangan bersama
demi kepentingan masyarakat dan Negara.” Tegasnya. Tokoh masyarakat Jaya
Albanik menimpali,“ya bahkan yang berjuang untuk rakyat hanya beberapa anggota
dewan wilayah 4 saja, dan seperti atang dari PDI terlihat hare-hare saja,
padahal diakan orang darmaraja,” tegasnya dengan nada emosi.
Selang 2 jam
setelah perdebatan sengit dari dialog dilakukan diruang rapat DPRD kabupaten
Sumedang diselingi dengan teriakan orasi diluar gedung, ketua DPRD Yaya Widarya
menyampaikan untuk pertemuan digedung pemda Sumedang (RIPP), dan masyarakat
bergerak bersama dibawah guyuran hujan deras.
Dan pertemuan
bersama pihak terkait menghasilkan perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh
pihak terkait atau yang mewakili pemerintah bersama masyarakat tentang langkah
kerja pemerintah dalam upaya penyelesaian dampak social waduk jatigede,
khususnya tentang apa yang dituntutkan hari ini. Dimana dari catatan perak
masyarakat mengatakan bahwa senin tanggal 11 pebruari 2013 kepastian aka ada
dari pihak pemerintah, semoga. (Cpr.005)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar