Prahara Ranting Senja Di Kolam Raksasa, Belasan Kades Dan FK OTD Jatigede Bersatu Sepakat Hentikan Jatigede

Bendungan Jatigede, Meski hampir rampung, masih sisakan banyak masalah

Sumedang, PemRat-Prahara menyakitkan sepertinya tak pernah kunjung padam menimpa warga masyarakat Jatigede, bahkan sepertinya terus diselimuti sejuta kabut hitam tebal  menghantui warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede semakin menjadi. Pasalnya pembangunan fisik sebentar lagi rampung untuk sebuah Bendungan yang rencananya akan sanggup menampung 3 juta kubik air dan konon merupakan salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara itu, ternyata masih menyisakan persoalan yang luar biasa dari mulai permasalahan tahun 1982-1986, lahan milik masyarakat yang belum diproses dalam Pelepasan Hak, serta yang sudah Pelepasan Hak juga ternyata belum kunjung dibayar.

ANALISA KREDIT TIDAK PROFESIONAL DIDUGA PENYEBAB TERTUNGGAKNYA FASILITAS KREDIT

Kab.Bandung-PemRat - Debt colector dan sita jaminan merupakan hal paling menakutkan bagi debitur yang fasilitas kreditnya dalam kondisi tertunggak namun hal tersebut harus dihadapi sebagai konsekuensi atas apa yang telah diterima serta dinikmatinya.

Bank beranggapan,debitur nakal tidak menepati perjanjian sehingga perlu mengambil tindakan tegas.

Sementara tidak semua peristiwa tertunggaknya fasilitas kredit disebabkan ulah debitur nakal,kadang terjadi karena faktor lain seperti menurunnya usaha debitur,ditimpa musibah atau bahkan bisa disebabkan adanya Konspirasi  di bank itu sendiri dengan maksud untuk menguasai asset debitur sehingga fasilitas kredit diberikan kepada debitur yang secara kafabilitas tidak layak mendapatkanya.

Apabila tim analisis kredit menjunjung profesionalitas dalam menganalisa kelayakan satu permohonan kredit,dipastikan terjadinya resiko kredit dapat dihindari sehingga bank tidak pernah akan menurunkan debt colector apalagi sita jaminan,dipastikan tidak akan pernah terjadi.Apakah Bank Indonesia sebagai pengawas seluruh Bank di seantero negeri ini akan menutup mata dan telinga,membiarkan semua itu terjadi ?!

Potret Buram Buruh Negeri Ini

Kabupaten  Bandung-PmRat.-Aksi unjuk rasa kaum buruh di penghujung tahun 2012 lalu dengan agenda tuntutan dihapuskannya outsoursing dan menolak upah murah perlu segera diakomodir oleh Pemerintah dengan cermat,cepat,tepat dan bijak tanpa ada pihak-pihak yang dikorbankan mengingat di dalamnya terdapat 2 kepentingan berbeda.

Buruh berharap mendapat upah maksimal untuk menggapai kehidupan layak sementara pengusaha berusaha menekan biaya produksi agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya,2 hal yang kontradiktif dan harus segera dicarikan solusi agar sinergitas diantara keduanya dapat segera terwujud sehingga simbiosis parasitisma dapat dihindari.

Namun ulah PT Sinar Buana EPP sulit dipercaya,salah satu perusahaan rekanan PERTAMINA itu diduga telah membuat daftar fiktip Kepesertaan Jamsostek  buruhnya,kemanakah iuran Jamsotek mereka dari hasil pemotongan upah dan tunjangan perusahaan?!

Lelang Jabatan Di Sumedang, Penawar Tertinggi Jadi Pemenang

Sumedang, PemRat-  Lelang biasanya biasanya lebih indentik dengan barang. Salah satu maksud dan tujuanya ialah  untuk memperoleh harga yang  tinggi juga fantastis. Namun di zaman yang semakin modern sekarang ini, bukan hanya barang yang bisa dilelang tapi Jabatan bisa juga di lelang, seperti yang terjadi di kabupaten Sumedang. Siapa yang berminat?

Beberapa waktu lalu mungkin  kita sempat mendengar ketika Jokowi Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan melelang jabatan Camat dan Lurah. Tapi tidak semua PNS bisa mengikuti lelang Camat dan lurah. Ada beberapa kriteria yang harus  di penuhi untuk bisa mengikuti lelang tersebut seperti memiliki mental kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki nilai penunjang akademik kemudian mengutarakan program-program yang akan dilaksanakan. Nah, di  Kabupaten Sumedang juga tidak kalah serunya dengan DKI Jakarta terkait tentang lelang jabatan. Namun sangat di sayangkan lelang jabatan di kota tahu sepi peminat. Padahal kriteria yang di syaratkan panitia tidaklah sesulit dan serumit seperti  yang di sebutkan tadi.

Program Pemerintah hanya untuk kalangan terdekat, Lintah Darat Berkedok Koperasi Hisap Darah Rakyat

Sumedang, PemRat-Lintah darat alias renternir  yang berkedok koprasi simpan pinjam  dengan bunga mencapai 30% (bunga-berbunga) makin  merajalela ‘mehisap darah rakyat’ .Operasinalisasi berkedok koperasi tersebut diiming imingi kemudahan pinjaman uang dengan dalih modal usaha namun pada akhirnya menciptakan bencana tak berkesudahan . Hal tersebut harusnya menjadi perhatian semua fihak, terutama pemerintah yang menjadi sandaran masyarakat terkait kebijakan ekonomi dan regulasi perbankan. Banyak yang telah menjadi korban  keganasan lintah darat di Kabupaten Sumedang .  Seperti kejadian hingga gantung diri di daerah Cicelot kecamatan Cimalaka akibat beban yang ditanggung karena terus dikejar debt collector kasus lainnya penyegelan rumah oleh pihak renternir akibat tak mampu bayar meski jaminan rumah tersebut jelas tidak berimbang dari besar pinjamannya sehingga lebih terkesan perampasan  hingga tidak sedikit  timbulnya perceraian di rumah tangga akibat disharmonisasi merupakan hal yang biasa.

BKD Sumedang Lelet Tangani Karis Karsu !

Sumedang,PemRat-Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu) merupakan kartu istri dan kartu suami Pegawai Negri Sipil (PNS) dalam arti pemegangnya adalah suami atau istri yang sah.Namun apabila suami istri bercerai maka karis karsu tidak berlaku lagi, tapi apabila rujuk kembali maka karis karsu berlaku kembali.

Kemudian kegunaannya karis karsu apabila pensiun, baik istri maupun suami yang sah yang ada karis karsunya, yang berhak mengambil pensiun. Dinilai dari kacamata orang yang masih waras otaknya betapa pentingnya karis karsu tesebut. Namun apa jadinya kalau instansi yang mengurusi karis karsu seperti Badan kepegawaian Daerah (BKD)lelet alias lamban. Yang lebih memprihatinkan lagi  apabila instansi terkait menganak tirikan atau tidak memprioritaskan hal tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah mereka bekerja dengan sepenuh hati, mengabdi kepada masyarakat yang telah menggaji mereka?

Penyelesaian OTD Jati Gede, DPRD Kab. Sumedang 'MANDUL”

Aksi Unjuk Rasa OTD Jatigede beberapa waktu lalu

Sumedang, PemRat-Tuntutan penyelesaian ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak (OTD) Jati Gede, yang digelar rapat di gedung DPRD sumedang yang diwakili dari 32 desa sekacamatan Darmaraja sumedang. yang diketuai oleh ketua DPRD sumedang. Yaya Widaraya S.Sos. dan wakil ketua Ir. Edi askari,Msi. Masih belum ada keputusan yang pasti alias Mandul. Jumat. (15/2). Dalam rapat tersebut ketua DPRD sumedang Yaya Widaraya S.Sos. setelah rapat pimpinan DPRD Sumedang mengatakan.”karena sudah menjadi wewenangDPRD Sumedang, dan tidak mau memberikan harapan-harapan yang tidak pasti terhadap masyarakatdan untuk masalah teknis Wewenang eksekutif ucapnya.”.